Kompas58.com, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “#RakyatTagihJanji” di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini, Selasa (9/9/2025), mulai pukul 13.00 WIB.
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, menyebutkan bahwa aksi ini akan diikuti oleh ratusan peserta.
“Estimasi massa pagi ini sekitar 300-350 orang,” ujar Bima saat dikonfirmasi Kompas.com.
Menurut Bima, jumlah massa diperkirakan bertambah menjelang siang. Para peserta berkumpul lebih dulu di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, mulai pukul 10.00 WIB, sebelum berangkat ke lokasi aksi sekitar pukul 12.00 WIB.
Aksi ini terbuka untuk umum. Selain mahasiswa UI, BEM UI juga mengundang berbagai BEM kampus lain serta aliansi ojek online untuk bergabung.
“Sejak kemarin, kami sudah menghubungi beberapa BEM kampus dan sejumlah aliansi untuk ikut serta dalam aksi hari ini,” lanjut Bima.
“17+8 Tuntutan Rakyat” Jadi Fokus Aksi
Demo ini mengusung “17+8 Tuntutan Rakyat”, yang dirumuskan berdasarkan kajian akademis dari berbagai fakultas di Universitas Indonesia. Bima menegaskan bahwa hasil kajian ini akan diserahkan langsung kepada DPR RI sebagai bentuk aspirasi terstruktur.
“Utamanya kami fokus pada 17 tuntutan mendesak dengan landasan kajian yang memadai. Setiap fakultas terlibat dalam penyusunan tuntutan ini,” kata Bima.
Ia menambahkan, massa akan bertahan di lokasi hingga perwakilan DPR RI bersedia menemui dan berdialog dengan para peserta aksi.
Menurut BEM UI, tuntutan ini tidak hanya lahir dari kajian akademik, tetapi juga merupakan rangkuman dari berbagai kritik masyarakat yang disuarakan melalui media sosial dan aksi-aksi lapangan. Tuntutan ini diangkat dari suara publik, termasuk komentar dan unggahan Instagram Story dari tokoh-tokoh muda seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.
Beberapa poin juga berasal dari petisi “12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan” oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang telah didukung oleh lebih dari 40.000 orang. Selain itu, tuntutan buruh dalam aksi 28 Agustus 2025 serta pernyataan dari Center for Environmental Law & Climate Justice UI juga turut dimasukkan.
Isi “17+8 Tuntutan Rakyat”
17 Tuntutan Mendesak (Deadline: 5 September 2025)
Untuk Presiden Prabowo:
- Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aksi 28–30 Agustus.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.
Untuk Polri:
3. Bebaskan seluruh demonstran tanpa kriminalisasi.
4. Tangkap dan adili aparat pelaku kekerasan secara transparan.
5. Hentikan kekerasan polisi, taati SOP pengendalian massa.
Untuk Pimpinan Partai Politik:
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan anggaran DPR secara proaktif.
8. Selidiki harta anggota DPR bermasalah melalui KPK.
Untuk DPR RI:
9. Dorong Badan Kehormatan periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Tegaskan sanksi partai bagi kader pemicu kemarahan publik.
11. Tegaskan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Untuk TNI:
12. Libatkan DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tak ambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Sektor Ekonomi:
15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online.
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal, lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Agenda Reformasi (Deadline: 31 Agustus 2026)
- Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
- Reformasi partai politik dan perkuat pengawasan eksekutif.
- Rancang reformasi perpajakan yang adil.
- Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
- Reformasi kepolisian menuju institusi profesional dan humanis.
- TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
- Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang kritik publik terhadap kondisi demokrasi, ekonomi, dan akuntabilitas pemerintahan. BEM UI menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini hingga tuntutan ditanggapi secara nyata. (*)
