MAKASSAR–KOMPAS58.COM–Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Makassar menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional di pertigaan Jalan A.P. Pettarani–Alauddin hingga kawasan flyover, Jumat (2/5/2026).
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Jenderal Lapangan, Royntus A. Abu, dengan mengusung isu utama “Wujudkan Sosialisme Indonesia” sebagai jawaban atas persoalan buruh dan pendidikan di Tanah Air.
Puluhan massa aksi turun ke jalan membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menyoroti berbagai persoalan mendasar yang dinilai masih membelenggu kehidupan buruh dan sektor pendidikan, mulai dari upah yang tidak layak hingga mahalnya biaya pendidikan.
“Kami mengangkat isu besar Wujudkan Sosialisme Indonesia. Buruh hanya bisa sejahtera jika berada dalam sistem yang benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir elit,” tegas Royntus dalam orasinya.
Menurutnya, momentum peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi refleksi bersama terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak hak dasar rakyat yang belum terpenuhi secara adil.
“Kami percaya setiap individu berhak hidup dengan martabat, mendapatkan pendidikan berkualitas, dan bekerja dalam kondisi yang adil. Namun realitas hari ini menunjukkan hal itu belum sepenuhnya terwujud,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, GMNI Makassar juga membacakan pernyataan sikap yang menegaskan komitmen mereka dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan pendidikan.
Sejumlah tuntutan disampaikan, di antaranya upah yang adil sesuai kebutuhan hidup, penghapusan sistem kerja yang tidak manusiawi, serta jaminan sosial yang komprehensif bagi seluruh buruh.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat, menghentikan komersialisasi pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru.
“Negara harus hadir menjamin hak dasar rakyat. Pendidikan tidak boleh dikomersialkan dan buruh tidak boleh terus berada dalam kondisi yang tidak manusiawi,” kata Royntus.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan anggaran pendidikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Menurutnya, amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar dijalankan secara maksimal.
“Kami menuntut penambahan anggaran pendidikan menjadi minimal 20 persen dari APBN agar kualitas pendidikan benar-benar bisa meningkat dan dirasakan oleh seluruh rakyat,” jelasnya.
Tidak hanya itu, GMNI Makassar turut mengangkat isu penegakan supremasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, serta penghentian tindakan represif terhadap gerakan rakyat. Mereka menilai kebebasan sipil merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dijaga.
“Kami menolak segala bentuk represifitas aparat terhadap gerakan rakyat. Kebebasan berpendapat adalah hak yang harus dilindungi, bukan dibungkam,” tegas Royntus.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa aksi tetap menyampaikan aspirasi secara damai sambil mengajak masyarakat untuk turut peduli terhadap isu buruh dan pendidikan yang dinilai sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.
Royntus menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bagian dari perjuangan panjang untuk mendorong perubahan yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Ini bukan akhir, tetapi awal dari perjuangan yang lebih besar. Kami akan terus bergerak dan mengawal isu buruh dan pendidikan sampai ada perubahan nyata,” pungkasnya.
